|
KENDARI,KEPRES - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Kendari sukses melaksanakan pemilihan pengurus Kota Kendari. Kegiatan yang dilaksanakan Sabtu (4/9) di hotel Aden Kota Kendari, itu terpilih LM Safei sebagai Ketua PGRI Kota Kendari.
Sebelum pemilihan Ketua PGRI Kendari,Ketua PGRI Sulawesi Tenggara (Sultra) Drs La Ode Parisa Syalik dalam sambutanya mengatakan ketua PGRI untuk Kota Kendari,diharapkan mampu menjalankan program-program,dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pegawai Negweri Sipil (PNS),khususnya yang ada di Kota Kendari,pada umumnya seluruh guru yang ada di Sultra.
Selanjutnya pengajuan calon ketua PGRI untuk wilayah Kota Kendari sebanyak 4 orang yaitu LM Safei,Liyu,Sadeking,dan Harisi. Kemudian masing-masing calon memaparkan visi dan misi ke depanya jika terpilih menjadi ketua PGRI untuk Wilayah Kota Kendari.
Visi misi salah satu calon LM Safei yaitu akan menuntaskan permasalahan tentang gaji guru sertifikasi yang belum terbayarkan,dan akan mengusut permasalahan tentang keuangan PGRI kota Kendari dari tahun 2000 - 2010,yang tidak jelas dikemanakan,dan tidak menyetor kekas PGRI Kabupaten,PGRI Sultra,bahkan tidak menyetor kekas PGRI pusat.
''Saya akan menjalankan tugas semampu saya,dan harus ada dukungan dari rekan - rekan pengurus dan anggota nanti,yang terpenting saya akan memperjuangkan hak-hak guru,khususnya guru yang ada di Sultra''ujarnya.
Setelah mengadakan pemilihan ketua PGRI,secara foting,dan masing-masing kandidat memperoleh suara LM Safei 91 suara,Liyu 12 suara,Sadeking 7 suara,dan Harisi 1 suara,dari jumlah wajib pilih 111 orang.
Akhirnya LM Safei berhasil memperoleh suara terbanyak,dan dialah pilihan yang terbaik diantara calon lainya,yang akan memimpin PGRI untuk wilayah Kota Kendari.P8/B/HEN
sumber : http://kendariekspres.com/content/view/9112/28/
|
Jakarta (Mandikdasmen): Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota memerlukan sosialisasi yang komprehensif. Jangan sampai pelaksana kebijakan tidak mengetahui kebijakan dengan baik. “Tidak hanya sosialisasi, advokasi dan pengembangan kapasitas yang tepat untuk Pemerintah Kabupaten/Kota juga harus dilakukan secara simultan,” ujar Prof. Suyanto, Ph.D., Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasonal di Jakarta, Selasa (31/8). 
